Entah Siapa yang Salah, Penegak Hukum Diminta Tindak Para Oknum yang Mainkan Harga Gas 3 Kg di Toraja Utara

TORAJA UTARA - Makin tak terkontrolnya harga gas Elpiji 3 kg di kabupaten Toraja Utara pihak kepolisian diminta untuk turun lakukan pemeriksaan terhadap semua Agen dan Pangkalan, Sabtu (8/2/2025).

Tak hanya persoalan harga namun juga terjadinya kelangkaan gas bersubsidi ini pasca dilakukannya pasar murah oleh Dinas Perindag Toraja Utara yang menggandeng semua Agen.

Baca juga: Satgas TPPO Terus Bertindak, 532 Tersangka Dibekuk

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Pilar Rakyat Indonesia (LPRI) Rasyid Mappadang, pada Sabtu (8/2/2025) melalui sambungan WhatsApp ke media indonesiasatu.co.id.

"Persoalan gas bersubsidi 3 Kg di Toraja Utara sudah seharusnya piihak Aparat Penegak Hukum melakukan fungsinya karena ini sudah masalah skala besar yang diduga ada para oknum mainkan harga sehingga masyarakat membeli dengan harga mahal jauh di atas harga HET yang sudah ditentukan oleh Peraturan Bupati, " ungkap Rasyid Mappadang.

Baca juga: Setara Rp.27 Milyar Diserahkan Cash.... Oii Hari Gini Masih Kayak Gitu... Loe Percaya?

Sementara terkait adanya Operasi Pasar Murah LPG 3 Kg yang dilaksanakan oleh Dinas Perindag Toraja Utara dengan menggandeng para Agen, selaku Ketua LPRI Toraja Rasyid Mappadang sangat menyayangkan hal tersebut.

"Sebenarnya operasi pasar murah bukan solusi karena tupoksinya jelas lakukan pengawasan serta kontrol ketersediaan sampai harga yang ada di masyarakat. Tapi ini malah memberikan ruang memfasilitasi penjualan dari Agen bersama Pangkalan ke Masyarakat dengan menggunakan harga yang bertentangan dengan Perbup yang mengatur tentang HET LPG 3 Kg, " beber Rasyid Mappadang.

Baca juga: Polda Jabar Amankan Pelaku Kasus Tidak Pidana Pencurian Grup Lampung

Lanjut Mappadang, kan jelas di Perbupnya jika HET di Zona 1 contohnya adalah Rp. 18.500, kenapa sampai Disperindag kebablasan seakan membuat serta legalkan harga di atasnya.

Untuk itu selaku Ketua LPRI Toraja, Rasyid Mappadang meminta APH segera bertindak.

Baca juga: Paksakan Membangun Tanpa Izin, Kasatpol PP Torut: Sudah Diberikan SP3 dan Menunggu Eksekusi

"Sekali lagi kami meminta penegak hukum bertindak, ini persoalan kebutuhan rakyat kecil. Jangan para pengecer yang dikambing hitamkan seolah mereka yang mainkan harga tapi mereka sudah dapatkan harga dari pangkalan jauh di atas harga HET, " tegas Rasyid Mappadang.

Jangan sampai ada permainan satu lingkaran tanpa ujung, masyarakat jadi korban negara terbeban, ketusnya.

Baca juga: Pemerhati Kebijakan Publik Dukung Penuh Upaya Kabareskrim Polri Ungkap Penyalahgunaan Dana Desa

(Wid)