Terbukti Beli Suara di Pilkalem Dende', Panitia Pemilihan Tak Berani Diskualifikasi Calon Terpilih

TORAJA UTARA - Hasil Pemilihan Kepala Lembang (Pilkalem) di Dende' Kecamatan Denpina⁩ Toraja Utara yang dilaksanakan pada 18 September 2023, menui pertanyaan kredibilitas dan integritas terhadap jajaran panitia pemilihan, Sabtu (28/10/2023).

Pasalnya, hasil keputusan panitia pemilihan baik tingkat lembang sampai tingkat Kabupaten, diduga tidak berani mendiskualifikasi calon terpilih yang telah dinyatakan terbukti melakukan kegiatan pelanggaran kesepakatan bersama dengan cara beli suara atau money politik.

Baca juga: Perdana, Forum Sadulur Cijayanti Gelar Lomba Tabuh Bedug Se Dusun 1 Desa Cijayanti

Keputusan panitia yang diduga tidak berani mendiskualifikasi calon terpilih tersebut sangat jelas dalam keputusan tertulis panitia pemilihan lembang di tingkat kabupaten sebagai jawaban surat keberatan dari Onesimus sebagai pelapor.

Dimana keputusan panitia pemilihan lembang tingkat kabupaten tersebut pada poin kelima (5) sangat jelas jika laporan dari Onesimus dinyatakan terbukti. Namun sanksi diskualifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama antara para Calon bersama panitia pemilihan, itu tidak diterapkan.

Baca juga: HKG Tingkat Provinsi Sulsel, Ketua TP PKK Desa Jangan-jangan Terima Penghargaan dan Pin Emas

SURAT KEPUTUSAN DPML TORAJA UTARA SEBAGAI OPD YANG MENANGANI KEPANITIAAN PEMILIHAN LEMBANG TINGKAT KABUPATEN 

Baca juga: Karang Taruna Sepatan Keluhkan Anggaran Organisasi Tingkat Kelurahan Tidak Transparan

Berdasarkan keputusan panitia pemilihan lembang tingkat kabupaten pada poin kelima tersebut, panitia berasumsi jika sanksi diskualifikasi itu bisa diberlakukan apabila perlakuan politik uang bisa dibuktikan sebelum pemilihan. 

Baca juga: Revisi UU Desa, Achmad Baidowi: Ubah Periodesasi Jabatan Kades, Tambah Dana Desa, dan Atur Perangkat Desa

Sementara di dalam isi surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani bermaterai tidak ada kalimat penjelasan yang menyebutkan jika diskualifikasi diberlakukan apabila pelanggaran politik uang dapat dibuktikan sebelum pemilihan.

Akan tetapi keputusan panitia pemilihan lembang tingkat kabupaten tersebut justru menyarankan pelapor untuk melaporkan lanjut ke Kepolisian sebagai tindakan atau perbuatan pelanggaran melawan hukum. 

Baca juga: Anton Sujarwo Pamitan, Setelah Lima Tahun Pimpin Desa Aliyan

Keputusan panitia pemilihan lembang ini juga, saat dikonfirmasi pada hari Sabtu (28/10/2023), ke Onesimus sebagai pelapor yang juga salah satu Calon, menyampaikan rasa kekecewaan yang besar atas kinerja panitia pemilihan. 

Onesimus mengatakan jika Panitia Pilkalem Dende’ baik panitia lokal maupun panitia Kabupaten tidak komitmen terhadap berita acara surat kesepakatan bersama.

"Panitia Pilkalem Dende’ baik panitia lokal maupun panitia Kabupaten tidak komitmen terhadap berita acara surat kesepakatan bersama nomor 12/PPKL/LD/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023, dimana konsekuensi bilamana calon kalem, keluarga, pendukung dan simpatisan, apabila terbukti melakukan politik uang/BLT (beli suara) maka akan didiskualifikasi, " jelas Onesimus, melalui pesan Whatsappnya. 

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR CALON KEPALA LEMBANG DENDE' DAN PANITIA TINGKAT LEMBANG YANG DIKETAHUI PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN

Baca juga: Supriansa: Tambahan Anggaran Desa untuk Pembangunan Indonesia yang Lebih Baik

Sebagai pelapor, Onesimus juga mempertanyakan keputusan panitia tersebut terkait penjelasan penerapan sanksi sebagaimana yang tertulis dalam surat kesepakatan bersama.

"Dengan dasar apa Panitia kabupaten mengambil kesimpulan/keputusan dalam surat jawaban keberatan pelapor pada poin kelima bahwa sanksi dikualifikasi dapat diterapkan apabila perbuatan pelanggaran politik uang tersebut dapat dibuktikan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan, " tandas Onesimus.

Dalam penjelasan Onesimus tersebut, nama Hatsen Bangri juga turut disebut sebut sebagai salah satu keluarga dekat calon terpilih dalam melakukan perbuatan beli suara atau money politik 

Untuk itu, Onesimus berharap ke depan pada pilkalem di Toraja Utara agar jajaran panitia itu benar-benar orang yang berintegritas.

"Pemilihan Kepala Lembang ke depan supaya dalam pembentukan Panitia baik itu tingkat lembang yang dibentuk oleh BPL atau tingkat kabupaten agar dipilih orang-orang yang betul-betul punya Integritas dan komitmen yang tegas, " harap One sinus

Baca juga: Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan BPD Se Kabupaten Bekasi Diapresiasi Pemerintah

Selain itu, Onesimus juga berharap kedepan kepada tokoh masyarakat di Dende' agar menjadi panutan yang baik dan tidak seperti oknum yang di tokohkan tapi ambil andil dalam lakukan hal yang melanggar aturan.

"Semoga ke depan tidak ada lagi tokoh masyarakat yang sama dengan kelakuan pak Hatsen, yang selalu tampil mengacaukan semua aturan yang sudah ditetapkan/disepakati dengan selalu mengedepankan Money Politik (politik uang/BLT) untuk membelih suara masyarakat demi sebua jabatan, " ketus Onesimus. 

Adapun isi kesepakatan bersama yang ditanda tangani dan bermaterai, bahkan turut ditanda tangani oleh panitia pilkalem tingkat lembang dan kabupaten, pada poin kedua tertulis bahwa "Apabila kedapatan melakukan politik uang dengan bukti yang jelas maka akan didiskualifikasi". 

Secara terpisah saat dikonfrimasi via whatsapp pada hari Sabtu 28/10/2023) terkait terbuktinya money politik pada poin kelima keputusan panitia tersebut, Reiner Seru selaku Kabid Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML) yang juga sebagai unsur panitia pilkalem tingkat kabupaten menjelaskan dengan penafsiran keterlambatan melapor.

"Iya pak, maksudnya kenapa tidak dari awal dilaporkan bahwa ada money politik yang ditemukan, kenapa setelah keluar hasil penetapan kalem terpilih baru dilaporkan, " papar Reiner, lewat pesan Whatsappnya. 

Dan ketika ditanyakan apakah Surat Keputusan penetapan sudah keluar sejak tanggal pelaporan, Reiner Seru sebutkan berita acara penetapan.

"Iya pak, berita acara penetapan kepala lembang terpilih, " jelas Reiner.

(Widian)